Dialog Mahasiswa–Kapolres Mamuju Dibuka, Aliansi Mahasiswa Tegaskan Bukan Forum Permintaan Maaf
MAMUJU, Extranews — Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi bersama Kapolres Mamuju menggelar agenda silaturahmi dan tatap muka sebagai ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai persoalan, khususnya penanganan aksi unjuk rasa sebelumnya.
Isu yang mengemuka dalam pertemuan itu mencakup dugaan tindakan represif aparat, adanya korban dari pihak aparat maupun massa aksi, hingga polemik larangan pembakaran ban saat demonstrasi.
Dalam forum tersebut, seluruh isu dibahas secara terbuka dan berimbang. Gerakan Vendetta, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan forum pengakuan kesalahan atau permintaan maaf mahasiswa, melainkan ruang dialog, kritik, dan klarifikasi.
Vendetta meluruskan narasi yang berkembang di ruang publik yang seolah menggambarkan mahasiswa datang untuk mengakui kesalahan. Menurut mereka, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pertemuan.
Kapolres Mamuju dalam dialog itu menyampaikan bahwa pihak kepolisian tidak pernah melarang aksi unjuk rasa, namun menekankan pentingnya dialog awal dan pencegahan gangguan ketertiban umum.
“Kami tidak pernah melarang masyarakat atau mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kami upayakan adalah agar setiap aksi diawali dengan dialog yang baik dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum. Pintu Polres selalu terbuka untuk mahasiswa dan masyarakat yang ingin berdialog,” ujar Kapolres Mamuju.
Sementara itu, Gerakan Vendetta menegaskan sikap kritisnya terhadap pola penanganan aksi yang dinilai masih mengandung praktik represif.
Dalam forum tersebut, Ketua Gerakan Vendetta, Ikhwan Rozi, menyampaikan kritik keras serta tuntutan evaluasi menyeluruh, mulai dari kepemimpinan Kapolres hingga sikap aparat di lapangan.
Kritik itu disampaikan secara tegas, bahkan disertai gestur simbolik berupa gebrak meja, sebagai bentuk penegasan sikap perlawanan terhadap praktik represif dalam penanganan aksi demonstrasi.
“Kami datang bukan untuk menyerang institusi kepolisian, melainkan sebagai warga negara yang menggunakan hak konstitusional untuk mengingatkan dan mengoreksi.
Jika aparat masih menggunakan cara-cara represif dalam menangani aksi, itu berarti telah mengkhianati semangat reformasi dan konstitusi,” tegas Ikhwan Rozi, Rabu (14/1/2026).
Terkait isu pembakaran ban, Ketua Gerakan Vendetta menegaskan bahwa praktik tersebut tidak diatur secara eksplisit sebagai larangan dalam undang-undang.
Ia meminta agar kepolisian mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan dalam penanganan aksi.
Menurutnya, dalam konteks lokal Mamuju, pembakaran ban telah lama menjadi simbol ekspresi kekecewaan sosial yang selama ini dapat dikendalikan tanpa menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum.
“Ketika simbol tersebut langsung dilarang secara sepihak, tanpa dialog dan tanpa dasar hukum yang jelas, maka yang tercederai bukan hanya hak massa aksi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap profesionalisme kepolisian,” ujarnya.
Gerakan Vendetta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi dan hak menyampaikan pendapat. Dialog dinilai penting dan akan terus dibuka, namun mereka menegaskan akan meluruskan setiap upaya penggiringan opini dan pemberitaan sepihak yang mendistorsi sikap kritis mahasiswa.
“Kami nyatakan secara terbuka, Gerakan Vendetta siap menjadi mitra kritis Kapolres. Mitra yang mengawal stabilitas, sekaligus mengawasi dan menjaga hak konstitusional warga dalam penyampaian pendapat serta aksi demonstrasi,” tegasnya.
Vendetta juga menekankan bahwa ke depan mahasiswa akan membenahi SOP aksi dan disiplin internal, namun pada saat yang sama menuntut aparat kepolisian bertindak profesional dan proporsional.
“Demokrasi tidak dijaga dengan ketakutan,” tutupnya.
