Mantan Kadis PMD Buka Suara Soal Tapal Batas Desa di Mamuju Tengah
MAMUJU, Extranews – Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamuju Tengah, Dzulkifli, akhirnya angkat bicara terkait polemik tapal batas desa di wilayah tersebut.
Dzulkifli mengungkapkan, beberapa tahun lalu Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyelesaian tapal batas, baik antar kabupaten, kecamatan, maupun desa.
“Beberapa tahun lalu Pemkab Mateng telah melakukan MoU. Isinya tentang penyelesaian tapal batas kabupaten, kecamatan, dan desa. Namun secara teknis, MoU itu bukan di PMD,” ujar Dzulkifli melalui sambungan telepon, Minggu (28/12/2025).
Ia menegaskan, penyelesaian tapal batas desa tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan bersumber dari dana desa masing-masing.
“Tapal batas desa ini bukan menggunakan APBD, tetapi menggunakan dana desa,” katanya.
Dzulkifli menjelaskan, secara teknis pemerintah desa langsung menyalurkan anggaran kepada pihak topografi dari Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin yang telah terikat MoU dengan pemerintah daerah.
“Tugas kami di PMD hanya memastikan dua program ini terprogram dan teranggarkan, yakni pelacakan tapal batas desa dan penegasan tapal batas desa. Untuk teknis pelaksanaannya, kami tidak terlibat langsung. Untuk lebih jelasnya bisa melalui Setda Kabupaten,” jelasnya.
Meski demikian, Dzulkifli mengaku tetap melakukan pemantauan terhadap program tersebut selama menjabat.
“Saya tidak menutup mata. Program ini tetap saya follow up,” ujarnya.
Ia merinci, anggaran pelacakan tapal batas desa sebesar Rp25 juta per desa, sementara penegasan tapal batas desa juga dianggarkan Rp25 juta per desa. Seluruh pembiayaan bersumber dari dana desa masing-masing.
“Setelah saya tidak lagi menjabat sebagai Kadis PMD, saya juga sudah menitipkan kepada Kadis yang baru agar terus menindaklanjuti persoalan tapal batas ini karena memang belum selesai,” pungkas Dzulkifli.
