ExtraNews — Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengurus keanggotaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS. BRICS adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.
Pamor BRICS belakangan ini naik daun karena salah satu tujuan mereka melawan dominasi dolar yang kerap digunakan ‘Barat’ untuk mendominasi ekonomi global. Indonesia sejatinya telah ‘diundang’ masuk dalam kelompok BRICS pada pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang lalu. Jokowi bahkan telah hadir di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Afrika Selatan.
Namun demikian, alih-alih masuk ke dalam poros politik alternatif itu, pemerintahan Jokowi justru sangat getol untuk mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Padahal, dalam catatan Bisnis, OECD belum memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia.
Soal pajak digital, misalnya, pembahasan mengenai pemajakan digital economy, kendati telah menghasilkan berbagai macam kesepakatan, belum dapat diimplementasikan ke negara berkembang seperti Indonesia. Padahal pembahasan tentang pajak digital telah berlangsung sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.
Prabowo dalam beberapa kesempatan memang sering mengkritisi kebijakan atau pola kerja sama yang diinisiasi negara-negara maju. Terkait keanggotaan Indonesia di G20, misalnya, Prabowo justru menekankan kepada para menterinya untuk tidak berbangga hati jika masih banyak kemiskinan di Indonesia.
“Janganlah bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar,” kata Prabowo dalam rapat paripurna pedana Kabinet Merah Putih (KMP), Rabu lalu.
Selain itu, Prabowo juga menekankan kepada kabinetnya supaya tidak mudah didikte oleh asing. Dia mengemukakan bahwa politik Indonesia adalah bebas aktif, non afiliasi alias non blok. Apalagi dalam menghadapi kondisi geopolitik global yang kian memanas akibat konflik di berbagai macam belahan dunia.
“Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned.”
