BPK RI Apresiasi ke Pemprov Sumsel Atas Prestasi Raih WTP 6 Kali Berturut-turut

26

BPK RI Apresiasi ke Pemprov Sumsel Atas Prestasi Raih WTP 6 Kali Berturut-turut

Palembang, Extranews — Anggota V BPK-RI Bahrullah Akbar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Syarat (WTP) enam (6) kali berturut-turut. Menurut Bahrullah Akbar, opini WTP adalah penilaian pemeriksaan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan  daerah yang dianggap sudah memenuhi kriteria standar akutansi keuangan  Pemerintah. “BPK RI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah propinsi Sumatera selatan yang telah mempertahankan opini WTP yang ke 6 kalinya,”jelasnya dalam rapat paripurna Senin (29/6). Diraihnya opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar secara virtual melalui aplikasi zoom dari Jakarta  pada rapat Paripurna Istimewa I DPRD Propinsi Sumsel. 

“WTP itu diberikan karena pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Sumsel sudah baik,” kata anggota V BPK RI Bahrullah Akbar dalam laporan virtual melalui zoom di Palembang, Senin. Dia menjelaskan, pemberian WTP itu didasari atas pertimbangan yang akurat menyangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga masalah kewajaran informasi sehingga hal tersebut perlu diperhatikan bersama. Namun, ujar dia, walaupun Pemprov Sumsel mendapat WTP enam kali berturut-turut tetapi pembenahan harus tetap diutamakan.

Hal ini masih ada yang perlu dibenahi agar Sumsel semakin maju dan berkembang, ujar dia. Dia mencontohkan, masalah aset yang begitu belum dapat terdata dengan baik. Rapat Paripurna  dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Anita Noeringhati, Wakil dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar, Pimpinan BPK RI Sumsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan tamu undangan lainnya. Untuk keenam kalinya sejak tahun 2014 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas penggunaan APBD Sumsel tahun anggaran 2019 itu diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Hari Purwaka kepada ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati,SH,MH disaksikan Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sumsel, Senin (29/6).

Rapat paripurna ini dihadiri langsung Gubernur Sumsel H.Herman Deru dankepala BPK RI perwakilan Sumsel Hary Purwaka. Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati berharap, opini WTP ini supaya betul-betul di implementasikan dalam pengelolaan keuangan negara di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), agar dalam perencanaannya lebih transparansi dan akuntabel. “Selamat kepada Pemprov Sumsel yang telah mempertahankan opini WTP,” ujarnya saat usai rapat paripurna.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru sangat bersyukur, bahwa Pemprov Sumsel kembali meraih Opini WTP dari BPK RI Sumsel. Namun, hal demikian tentu masih jauh dari sempurna. Karena masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Herman Deru mengaku bersyukur  karena di tahun 2019 LHP nya sudah disampaikan tadi oleh BPK. Kedepan kita akan tingkatkan lagi seperti pengolaan aset, karena Provinsi Sumsel ini sudah terbentuk setengah abad. Tentu kita harus tuntun juga dan ini butuh keseriusan untuk membenahi ini karena ini ada kaitan dengan kekayaan provinsi, ini yang menjadi berat dan harus kita perbaiki, dan saya yakin selama niat kita sama, ini akan bisa kita perbaiki. Herman Deru mengatakan, pihaknya merasa bangga karena Pemprov telah menerima WTP enam kali berturut-berturut. “BPK telah memeriksa keuangan  dan hari ini telah menyerahkan laporan pemeriksaan,” ujar dia. WTP merupakan kerja bersama dan sinergi antar semua pihak terutama dalam pengelolaan keuangan, sehubungan dengan itu pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendorong perbaikan keuangan pemerintah daerah. Deru menekankan agar kinerja jajarannya terus ditingkatkan sehingga predikat WTP yang saat ini dicapai bukah hanya sebagai status saja.

“Namun kita juga sadari ini masih jauh dari sempurna dan harus ditingkatkan. Salah satunya soal pengelolaan aset yang harus ditingkatkan. Usia Sumsel ini lebih dari setengah abad dan ini upaya serius agar aset yang ada ini tidak hilang, karena ini menyangkut kekayaan Sumsel,” tuturnya.

Sebelumnya, Herman juga menegaskan, jika hasil laporan dari BPK tersebut sangat berarti bagi Pemprov Sumsel. Laporan itu nantinya akan dijadikan acuan untuk mendorong kinerja jajarannya dalam membangun Sumsel maju untuk semua.

“Hasil ini sangat penting bagi saya. Kami (Pemprov) memang membutuhkan raport agar kinerja dapat terus diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat secara luas di Sumsel ini,” paparnya.

Dia meminta, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel baik dari staf hingga level pemimpin harus profesional dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di Sumsel terlaksana dengan baik dan merata serta tepat sasaran.

“Saya harap agar seluruh perangkat daerah dengan baik dan sesuai aturan. Saya juga mengharapkan agar kemitraan Pemprov dan BPK ini terus terjaga dan dapat saling membantu agar pemerintahan di Sumsel berjalan lebih baik,” harapnya. Fk

LEAVE A REPLY