SMB IV : Gimana Mau New Normal , Kalau Hasilnya Belum Bisa Diputuskan

44

 

Palembnag,Extranews-Wali Kota Palembang Harnojoyo menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah berhasil membuat masyarakat tertib Palembang mengikuti protokol kesehatan untuk memutus penyebaran Covid-19. Harno menerangkan, dengan kondisi tersebut, Kota Palembang pun telah siap untuk melaksanakan ” New Normal”.
“Karena kepatuhan masyarakat telah tinggi. “Fase ‘New Normal’ adalah kehidupan baru, publik beraktivitas normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Tingkat kepatuhan masyarakat sudah tinggi, artinya Palembang telah siap untuk melaksanakan ‘New Normal’,”kata Harnojoyo, Kamis (28/5).
Tapi Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo, RM Fauwaz Diraja SH Mkn justru menilai kalau melaksanakan New Normal di kota Palembang menurutnya harus dilihat dulu hasil evaluasi dari PSBB kota Palembang ini.
“ Kalau dari hasil evaluasi PSBB ini bagus ya.. silahkan kalau normal tapi kalau evaluasinya setelah lebaran ini meningkat jumlah orang-orang yang berdampak Covid-19 ya? New Normalnya belum bisa, karena sejauh ini baru ada 7 Provinsi yang diberikan lampu hijau untuk melaksanakan New Normal oleh presiden, Sumsel ini termasuk Palembang belum dikasih lampu hijau karena hasil PSBB kita ini belum terbaca hasilnya seperti apa, kalau daerah lain ada penurunan yang signifikan terhadap yang terdampak, kalau disini belum ada hasilnya, gimana kita mau New Normal kalau hasilnya ini aja belum bisa diputuskan,” kata pria yang berprofesi sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
Untuk pelaksanaan PSBB terutama di Palembang dia melihat petugas PSBB di check point malah sering kosong.
“Makanya tinggal komitmen sama timnya sendiri, kalau komitmennya kurang mungkin sejauh ini saya lihat , saya lihat beberapa check point lewat-lewat aja , petugasnya tidak terlalu memperhatikan, kadang-kadang jam 11. 30 sudah kosong , harusnya sesuai jadwalnya aja, kalau mereka tidak bisa melakukan check point selama 24 jam minimal selama jadwal itu ada petugasnya tapi harusnya petugasnya ada di lapangan 24 jam , tapi saya tidak tahu kebijakan daerah ini seperti apa,” kata Ketua Pengda Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( IPPAT) Kota Palembang ini.
Dengan melihat kondisi di mana tidak maksimalnya check point oleh petugas di lapangan , menurutnya kenapa harus dibuat check point kalau kondisinya amburadul seperti ini terutama waktunya yang tidak pas.
“ Check Point harusnya untuk pengetatan tapi kalau cuma formalitas, ya buat apalah, ngapain ngambur-ngamburin dana kalau misalnya ternyata chek pointnya cuma formalitas, Cuma sehari-dua hari sisanya los-los aja, saya beberapa lewat check point ya biasa-biasa aja , orang-orangnya tidak ada yang jaga, tidak seperti yang kita bayangkan di DKI Jakarta yang ketat, ini saya lihat bablas-bablas aja,” katanya.
Dia melihat tingginya angka covid-19 di Palembang juga lantaran pasar-pasar di Palembang sudah mewabah covid-19.
“ Kalau pemerintah sigap, sebaiknya oke rumah makan fasilitas take away tapi sebelum itu semua petugas di rumah makan harus di rapid test dulu, ojol-ojol dirapid test, jadi masyarakat merasa nyaman memesan melalui ojol, memesan dari rumah makan melalui take away, sekarang ini rapid test cuma saya lihat sama pejabat-pejabat dan orang-orang medis tapi saya belum lihat data-datanya,” katanya.mdr

LEAVE A REPLY